Budaya Korupsi yang kerap di jumpai
Dalam pengurusan surat keterangan diri: diantaranya dalam pembuatan KTP,SIM,KK. Biasanya diminta biaya yang bervariasi sesuai kecepatan yang diinginkan. Dalam mengurus KTP misalnya biasanya ada biaya tak terduga dengan dalih sumbangan sukarela sekitar 20 rb s.d 100 rb.Dengan biaya administrasi tersebut pembuatan KTP yang seharusnya tunggu besok bisa jadi sebentar mas, nanti langsung saja ke kantor kecamatan untuk foto. Namun seiring transparansi pungli di saat pengurusan SIM, KTP, KK sudah sangat jauh berkurang. Namun untuk hal di mana seseorang memang membutuhkan bantuan dari staf di saat mengurus SIM atau KTP atau KK karena ketiadaan waktu kita, untuk hal ini kita harus memaklumi karena kebutuhan dari sang pengurus SIM, KTP atau KK.
Mengurus Surat Tanah, biasanya ada biaya siluman sangat besar. Tanpa biaya besar maka urusan bisa bertahun-tahun. Dalam pengurusan tanah ini sangat banyak terjadi bahwa tanah di catatkan kepada notaries telah terjadi jual beli dengan harga jauh di bawah harga, dengan tujuan untuk mengurangi besaran pajak yang harus di bayar.Biaya tambahan sudah di mulai dari saat pengukuran tanah di lapangan, berlanjut ke RT, Kelurahan, Kecamatan, sampai ke badan pertanahan. Harapan kita untuk hal ini kita akan makin mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan, karena buat kita biaya mahal tidak masalah asal semua jelas dan bisa berlangsung dengan cepat.
Dalam Perekrutan Tenaga Honor atau CPNS , biasanya cenderung ada kolusi yang terjadi, terlebih pada saat kewenangan kelulusan ada di pemerintah kabupaten. Pada saat kewenangan di pegang propinsi dan terlebih oleh pemerintah pusat korupsi menurun karena keterbatasan akses dari daerah kepenentu kelulusan di pusat, hanya pihak tertentu saja yang bisa berkolusi dalam hal kelulusan peserta CPNS. Namun pada saat system kelulusan di tetapkan pusat seperti sekarang banyak timbul gejolak karena sedikitnya SDM daerah yang bisa masuk menjadi CPNS. Tenaga CPNS baru untuk daerah tertentu banyak meluluskan pegawai dari luar daerah karena kemudahan system CAT online yang memungkinkan pendaftar tes dan ujian dari daerah setempat dan ketika lulus barulah melengkapi berkas ke daerah setempat. Banyak daerah dan kepala daerahnya yang protes bahwa tenaga honorer yang bahkan sudah bertugas tahunan tidak lulus dan kalah dengan tenaga baru lulus Kuliah atau Sekolah. Tampaknya semua pihak harus introspeksi agar kedepan system penerimaan CPNS ini bisa berlangsung dengan lebih baik dan menyenangkan semua pihak.
Pada saat pendaftaran Siswa Baru di Sekolah atau Perguruan Tinggi(kelaslokal), biasanya ada biaya tambahan sangat besar dalam proses pendaftaran murid baru. Bayar uang gedung, bayar uang pakaian, bayar uang buku, bayar uang copy formulir, bayar biaya kegiatan pengenalan lingkungan, dan banyak lagi biaya-biaya lain. Ditambah lagi jika anak lulus melalui pintu belakang, dalam arti lulus karena di bantu guru, kepala sekolah, tata usaha dan lain sebagainya orang dalam di sekolahan, maka biaya akan semakin membengkak, di SD biaya masuk siswa illegal lewat jalan belakang itu sekitar SMP bisa sampai 5 Juta dan SMA bisa sampai 8 Juta.
Pada saat lelang proyek, biasanya selalu terjadi kolusi dalam pelelangan. Diumumkan terbuka tapi pemenangnya sebenarnya sudah dapat di ketahui sebelum lelang itu sendiri di lakukan.Pemenang lelang terkadang bukanlah penawar harga terendah tetapi penawar yang bisa memberikan fee tertinggi kepada panitia lelang dan instansi. Tetapi nampaknya antar pelelang pun terkadang sudah menyadari akan hal ini, dan bahkan semacam ada kesepakatan di antara mereka untuk berbagi peran dan jatah proyek. Dalam pelaksanaan proyek biasanya sangat banyak korupsi yang bisa terjadi mulai dari proses lelang, proses pelaksanaan proyek di mana bangunan tidak sesuai dengan perencanaan atau kualitas yang jauh dari sebagaimana seharusnya sampai kepada masalah pelaporan.
Korupsi dari jalanan, datang dari adanya kesempatan. Yaitu dalam pelanggaran rambu lalu lintas atau kekurangan surat, terkadang ada juga aparat yang meminta biaya untuk ganti tidak menilang. Lalu ada juga tukang parkir yang menarik biaya parkir dari jalanan.
Dalam penyelesaian kasus hukum
Sangat banyak terjadi korupsi dalam penyelesaian kasus hukum dari tingkatan yang paling atas sampai yang paling bawah, dari mulai penyelidikan dan penyidikan, dari kejaksaan agar tuntutan tidak tinggi, dari pengadilan agar putusan tidak tinggi, dari pengacara agar bisa memenangkan kasus.
Sangat banyak lagi bentuk korupsi yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari kita, namun cukuplah kiranya contoh sedikit itu menjelaskan pada kita bahwa sekalipun petinggi Negara menyatakan tekad untuk senantiasa memberantas korusi, namun kenyataannya korusi itu sendiri mash tetap berlangsung waktu demi waktu.