Contoh Rekomendasi Berdasarkan Hasil PMP


Rekomendasi Program dan Kegiatan Pemenuhan Capaian SNP

No
SNP
Rekomendasi
Program
Alternatif Kegiatan
1
SKL
Perlu meningkatkan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif terhadap peserta didik
Peningkatan Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan bagi peserta didik
1.   Pengembangan standar pencapaian ketuntasan kompetensi pada tiap tahun atau semester
2.   Menyiapkan anggaran untuk Bimbingan Belajar
3.   Supervisi Manajerial terkait Ekstrakulikuler yang bervariasi; pramuka, seni, olahraga, sains.
4.   Supervisi Akademik  terkait Penerapan Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran
5.   Menumbuhkan sikap kreatif, inovatif melalui kegiatan gelar seni, olahraga, bazaar dll

Perlu meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak produktif bagi peserta didik
Perlu meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif bagi peserta didik
2
ISI
Perlu memastikan dan memfasilitasi dalam Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
Program Pengembangan kurikulum satuan pendidikan (dengan berbagai jenis muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan SNP)
1.   Workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh komponen di sekolah termasuk pelibatan stake holder
2.   Mereviu kurikulum , RPP, Silabus, dan penetapan KKM
3.   Penyusunan kalender pendidikan dan beban belajar




Dalam pengembangan kurikulum perlu melewati tahapan operasional pengembangan kurikulum
Perlu memastikan dan memfasilitasi Pelibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
3
PROSES
Perlu  memastikan dan memfasilitasi setiap satuan pendidikan memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
Program
Peningkatan Efektifitas Proses Pembelajaran
1.   Workshop peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dan penggunaan media pembelajaran.
2.   Supervisi pelaksanaan penilaian di setiap satuan pendidikan.
3.   Peningkatan sumber belajar tercetak (buku, majalah, brosur, koran, poster, denah, kamus, dll), Peningkatan sumber belajar noncetak (elektronik) : film, slide, video, komputer, internet, dll, Peningkatan sumber belajar berupa kegiatan : wawancara, kerja kelompok, observasi, simutasi, permainan, dll, Peningkatan sumber belajar berupa lingkungan dimasyarakat : taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum
Perlu memastikan dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian otentik secara komprehensif
Perlu memastikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan aneka sumber belajar
4
PENILAIAN
Perlu memastikan agar dalam Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
Program Peningkatan Efektifitas Penilaian
1.   Perlu di susun syarat kelulusan secara jelas di pahami semua pihak
2.   Workshop penyusunan instrumen  penilaian sampai pelaporan.
3.   Supervisi kelengkapan perangkat penilaian dan laporan hasil penilaian


Perlu memastikan kelengkapan perangkat teknik penilaian
Perlu memastikan penggunaan instrumen penilaian aspek keterampilan
5
PTK
Perlu meningkatkan ketersediaan guru sehingga Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang
Program Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.   Pendampingan Kepsek oleh pengawas dalam melakukan supervisi
2.   Perencanaan penerimaan siswa baru di sesuaikan dengan ketersediaan guru
3.   Pelaksanaan program peningkatan kualifikasi pendidikan guru
4.   Perekrutan tenaga honorer dengan kualifikasi pendidikan S1
Perlu meningkatkan kemampuan Kepsek sehingga berkompetensi supervisi minimal baik
Perlu meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sehingga Berkualifikasi minimal S1/D4
6
SARPRAS
Perlu meningkatkan fasilitas gudang agar sesuai standar
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana
1.   Menganggarkan dana untuk membangun/meningkatkan fasilitas gudang, tempat ibadah dan ruang guru
2.   Rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah tersedia agar sesuai standar
3.   Pemenuhan sarpras dengan perencanaan secara bertahap dengan melibatkan stake holder termasuk disdik dan komite
Perlu meningkatkan fasilitas tempat ibadah agar sesuai standar
Perlu meningkatkan fasilitas ruang guru agar sesuai standar
7
PENGELOLAAN
Perlu meningkatkan pengelolaan sumber daya
Program
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Sekolah.
1.   Melaksanakan Workshop manajemen pengelolaan sekolah
2.   Pelatihan peningkatan manajerial kepemimpinan
3.   Pelatihan manajemen SDM
4.   Pengadaan/peningkatan pedoman pengelolaan sekolah

Perlu meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam pengelolaan sekolah
Perlu melengkapi pedoman pedoman pengelolaan sekolah
8
PEMBIAYAAN
Perlu memfasilitasi agar sekolah mampu mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
Program Peningkatan Efisiensi Pembiayaan
1.   Bimtek penyusunan RAKS
2.   Supervisi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKAS
3.   Penyusunan kriteria secara jelas menyangkut siswa mampu/tidak mampu
4.   Kebijakan Subsidi Silang dan Pembebasan biaya bagi siswa yang tidak mampu

Pelu memfasilitasi agar sekolah mempunyai kemampuan dalam penyusunan laporan pengelolaan dana
Pelu memfasilitasi agar sekolah mempunyai daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas

Rekomendasi seharusnya dapat di susun secara lebih baik, bahwa untuk beberapa kelemahan yang terjadi dapat di munculkan satu saja rekomendasi kegiatan tergantung dari akar masalah yang di temukan. 
No
Standar
Skor
Rekomendasi
1
Standar Kompetensi Lulusan

5,59
1.      Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Bimtek Implementasi PPK di satuan pendidikan.
2.      Pemerintah Daerah perlu mengembangkan diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristikkebutuhan dan potensi daerah
3.      Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kompetensi pedagogik guru baik di standar proses maupun standar penilaian   dengan mengadakan Bimtek
4.      Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam hal kemampuan managerial dan supervisi

1.2.1.
Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif

3,76
1.3.1.
Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif

5,62
1.3.2.
Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif

5,2
2

Standar Isi

5,35
2.1.1.
Memuat karakteristik kompetensi sikap

4,26
2.1.2.
Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan

4,61
2.1.3.
Memuat karakteristik kompetensi keterampilan

4,29
2.1.4.
Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa

5,37
2.1.5.
Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran

5,4
3
Standar Proses
5,78
3.1.3.
Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis

5,72
3.1.4
Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

5,38
3.2.12
Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa

5,64
3.2.13.

Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran

5,33
3.2.14.

Menggunakan aneka sumber belajar

5,74
4
Standar Penilaian Pendidikan
5,32
4.2.2.
Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap

4,91
4.3.2.
Melakukan pelaporan penilaian secara periodik

5,03
4.4.1
Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap

5,08
4.4.2
Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan

5,13
4.4.3
Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan

4,79
4.5.3.
Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

4,36
5
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3,45

5.1.2.
Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang

0
Pemerintah Daerah perlu melakukan supervisi dan evaluasi  terhadap pelaksanaan  penerimaan siswa baru
Pemerintah Daerah perlu mengadakan pelatihan managemen perpustakaan
5.1.3.
Tersedia untuk tiap mata pelajaran

0
5.1.8.
Berkompetensi sosial minimal baik

0
5.3.1.
Tersedia Kepala Tenaga Administrasi

0,43
5.4.5
Tersedia Tenaga Teknisi Laboran

0
5.5.5
Tersedia Tenaga Pustakawan

0
6
Standar Sarana dan Prasarana


6.1.4.
Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa

3,25
Pemerintah daerah perlu  meningkatkan dan menambah sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan
6.1.6.
Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan

1,68
6.2.2.
Memiliki laboratorium IPA sesuai standar

0,91
6.2.3.
Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar

2,22
6.2.4
Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar

0,02
7
Standar Pengelolaan Pendidikan
4,69

7.3.2
Berjiwa kepemimpinan

5,09
1.      Peningkatan pengelolaan sekolah melalui Penguatan kemampuan manajerial kepala sekolah sesuai dengan SPMI (Penguatan yang dilaksanakan selama ini belum sinkron dengan tuntutan SPMI).

2.      Pemerintah Daerah memberdayakan dan menguatkan peran pengawas dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah, karena tugas dan fungsi pengawas bersentuhan langsung dengan sekolah.
3.      Pemerintah Daerah melaksanakan lomba/pemberian penghargaan terhadap Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi dalam implementasi SPMI
4.      Penyediaan perangkat online bagi sekolah, dalam penjaminan mutu (dari pemetaan, perencanaan/RKS-RKAS, hingga pemantauan/monev) sangat urgen untuk dilakukan, terutama di daerah dengan jumlah sekolah besar.
7.3.3.
Mengembangkan sekolah dengan baik

3,28
7.3.4
Mengelola sumber daya dengan baik

5,85
7.3.5
Berjiwa kewirausahaan

3,24
7.3.6
Melakukan supervisi dengan baik

2,58
8
Standar Pembiayaan
5,51

8.3.1
Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

0,12
1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah anggaran dana BOS/siswa agar dapat memenuhi mutu pendidikan yang menunjang pemenuhan 8 SNP

8.3.2
Memiliki laporan pengelolaan dana

5,07
Pemerintah Daerah perlu mereview Pergub tentang sumbangan atau sekolah gratis (karena di dalam UU Sisdiknas pasal 54 disebutkan bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam oengendalian dan penyelenggaraan mutu pendidikan)
8.3.3
Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
5,22


Contoh Lain

No
Standar Nasional Pendidikan
Skor
Rekomendasi
1
Standar Kompetensi Lulusan

1.       Pemerintah daerah perlu mengembangkan diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi daerah Kalimantan Timur dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk beragam praktisi
2.       Melaksanakan Bimtek Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yang lebih aplikatif dalam proses pelaksanaan SPMI
3.       Menyediakan web atau aplikasi khusus Pengawas Sekolah untuk mengetahui kinerja Pengawas Sekolah dalam mendampingi sekolah binaan
4.       Melaksanakan pembelajaran kontekstual (isu-isu kekinian) dengan cara berkolaboratif
5.       Melaksanakan praktek-praktek project based learning melalui pembelajaran kontekstual, kolaboratif dan integratif
6.       Pemerintah daerahperlu membangun jejaring dengan SKPD, Donor, CSR, BUMN, termasuk Perguruan Tinggi untuk mendukung tim TPMPD


1.1.6
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
6.36
1.1.9
Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
6.39
1.2.1
Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
4.04
1.3.1
Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
5.59
1.3.2
Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
5.33
2
Standar Isi

2.1.1
Memuat karakteristik kompetensi sikap
4.77
2.1.3
Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
4.86
2.2.1
Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
4.33
2.2.3
Melewati tahapan operasional pengembangan
4.10
2.3.2
Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi
2.28
3
Standar Proses

3.1.3
Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
5.82
3.1.4
Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
5.96
3.2.14
Menggunakan aneka sumber belajar
5.66
3.3.1
Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
5.27
3.3.4
Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
5.32
4
Standar Penilaian

4.2.2
Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
5.06
4.4.1
Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
5.15
4.4.2
Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
5.40
4.4.3
Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
5.04
4.5.3
Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
3.79

5
Standar PTK


5.1
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
4.95
Pemerintah daerah perlu memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kalimantan Timur terutama tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, tenaga perpustakaan dan laboran serta tenaga administrasi.
5.2
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
5.08
5.3
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan
1.80
5.4
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan
0.79
5.5
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan
0.35
6
Standar Sarana dan Prasarana


6.1
Kapasitas daya tampung sekolah memadai
4.23
Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan sekolah akan sarana Perputakaan, Laboratorium dan IT
Pemerintah daerah perlu membangun jejaring dengan SKPD, Donor, CSR, BUMN, Dinas Kehutanan, LH, dan PUPR untuk pemenuhan sarana prasarana di sekolah
6.2
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
2.02
6.3
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak
2.10
7
Standar Pengelolaan


7.1.3
Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah
5.38
1.       Peningkatan pengelolaan sekolah melalui Penguatan kemampuan manajerial kepala sekolah sesuai dengan SPMI (Penguatan yang dilaksanakan selama ini belum sinkron dengan tuntutan SPMI)
2.       Pemerintah Daerah memberdayakan dan menguatkan peran pengawas dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah, karena tugas dan fungsi pengawas bersentuhan langsung dengan sekolah.
3.       Pemerintah Daerah melaksanakan lomba/pemberian penghargaan terhadap Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi dalam implementasi SPMI
4.       Penyediaan perangkat online bagi sekolah, dalam penjaminan mutu (dari pemetaan, perencanaan/RKS-RKAS, hingga pemantauan/monev) sangat urgen untuk dilakukan, terutama di daerah dengan jumlah sekolah besar.
7.2.1
Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
5.35
7.2.2
Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
5.44
7.2.5
Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
5.29
7.3
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
3.13
8
Standar Pembiayaan


8.3.1
Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya

0.04
1.       Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah anggaran dana BOS/siswa agar dapat memenuhi mutu pendidikan yang menunjang pemenuhan 8 SNP
2.       Pemerintah Daerah perlu mereview Pergub tentang sumbangan atau sekolah gratis (karena di dalam UU Sisdiknas pasal 54 disebutkan bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam oengendalian dan penyelenggaraan mutu pendidikan)
8.3.3
Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

5.43